koronovirus.site – Dukungan terhadap kepemimpinan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus mengalir. Kali ini giliran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, yang secara resmi menyatakan sikap mendukung Mardiono setelah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengesahkan kepengurusan PPP di bawah kepemimpinannya.
DPC Kutai Barat Hargai SK Kemenkum
Ketua DPC PPP Kutai Barat, Yuliadi, menegaskan bahwa keputusan Kemenkumham yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030 harus dihormati. Menurutnya, pengesahan tersebut telah melalui proses kajian yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
“Kami mewakili seluruh jajaran pengurus PPP di berbagai tingkatan menyatakan dukungan penuh kepada Bapak Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2025–2030 yang telah mendapat legalitas dari Menteri Hukum RI,” ujar Yuliadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/10/2025).
Ia juga menekankan pentingnya menjaga soliditas dan kekompakan kader partai dalam menjalankan program politik dan memperkuat peran PPP di tengah masyarakat.
Komitmen Besarkan Partai
Yuliadi menambahkan bahwa DPC Kutai Barat siap menjalankan seluruh kebijakan dan arahan partai di bawah kepemimpinan Mardiono. Ia menilai kepemimpinan yang solid menjadi kunci untuk membesarkan kembali partai berlambang Kabah tersebut.
“Kami siap menjaga persatuan dan kekompakan di seluruh tingkatan organisasi. Kami juga berkomitmen menjalankan arahan, kebijakan, dan keputusan partai demi kejayaan PPP dan kemaslahatan umat,” ujarnya.
Dukungan dari DPC Kutai Barat menunjukkan bahwa mayoritas kader di daerah menerima hasil keputusan Kemenkumham dan menginginkan stabilitas di internal partai.
Dukungan dari Jajaran Senior PPP
Tak hanya di tingkat daerah, dukungan terhadap Mardiono juga datang dari para tokoh senior PPP. Yudi Muhamad Aulia, anggota Majelis Pakar DPW PPP Jawa Barat, menilai keputusan Kemenkumham mengesahkan kepemimpinan Mardiono sebagai langkah final secara hukum yang harus diterima dengan lapang dada oleh seluruh kader.
“Muktamar X di Mercure itu sah dan legal. Kami menerima keluarnya SK ini dengan senang hati. Harapan kami, polemik di PPP segera berakhir dan partai dapat kembali fokus membangun,” kata Yudi.
Pernyataan Yudi menegaskan bahwa perbedaan pandangan yang sempat muncul di internal PPP pasca-Muktamar X kini diharapkan dapat mereda setelah adanya kepastian hukum dari Kemenkumham.
Kemenkumham Sahkan Kepemimpinan Mardiono
Sebelumnya, Kemenkumham resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan DPP PPP periode 2025–2030 di bawah pimpinan Muhamad Mardiono. SK ini menjadi dasar legalitas yang menegaskan kepemimpinan Mardiono sah secara hukum dan mengakhiri dualisme kepemimpinan yang sempat muncul.
Keputusan tersebut disebut telah melalui proses yang berlandaskan AD/ART PPP dan mempertimbangkan aspirasi mayoritas kader partai, mulai dari tingkat DPC, DPW hingga DPP.
Pentingnya Persatuan Kader PPP
Para pengurus di berbagai daerah, termasuk di Kutai Barat, menilai keputusan Kemenkumham sebagai momentum untuk memperkuat persatuan di tubuh PPP. Mereka berharap partai bisa segera meninggalkan dinamika internal dan fokus pada agenda besar menjelang pemilu dan pembangunan partai di masa mendatang.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah persatuan dan soliditas. Kami siap bekerja bersama seluruh kader untuk membesarkan PPP di bawah kepemimpinan Pak Mardiono,” tutur Yuliadi.
Harapan Akhiri Polemik Internal
Dinamika di internal PPP beberapa waktu terakhir sempat menciptakan polemik yang dinilai mengganggu kinerja partai. Dengan adanya pengesahan dari Kemenkumham, para kader di daerah berharap semua pihak dapat menerima keputusan tersebut dan bersama-sama membangun PPP agar lebih solid, modern, dan berdaya saing.
Para tokoh partai juga berharap kepemimpinan Mardiono dapat membawa PPP kembali ke jalur yang lebih produktif, baik dalam memperjuangkan aspirasi umat maupun menghadapi tantangan politik di masa depan.
Momentum Kebangkitan PPP
Dengan dukungan yang terus mengalir dari tingkat bawah hingga atas, kepemimpinan Mardiono diharapkan menjadi titik awal kebangkitan PPP.
Kesatuan sikap dari seluruh kader dan pengurus partai diyakini mampu memperkuat PPP untuk kembali menjadi salah satu kekuatan politik yang signifikan di Indonesia.
Kesimpulan
Pengesahan Kemenkumham atas kepemimpinan Muhamad Mardiono di PPP mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk DPC PPP Kutai Barat. Dukungan ini menunjukkan adanya keinginan bersama untuk mengakhiri polemik internal dan fokus membesarkan partai demi kepentingan umat dan bangsa.
Ke depan, soliditas kader dan kepemimpinan yang stabil akan menjadi kunci bagi PPP untuk memperkuat perannya di kancah politik nasional dan kembali menjadi rumah politik yang dipercaya masyarakat.
Cek juga artikel dari suarairama
