koronovirus.site Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengikuti rapat evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digelar secara nasional. Rapat ini dipimpin oleh Muhammad Tito Karnavian dan diikuti oleh para gubernur, bupati, serta wali kota dari seluruh Indonesia. Agenda utama rapat adalah penguatan fleksibilitas anggaran daerah, percepatan realisasi belanja, dan penguatan solidaritas antardaerah dalam menghadapi situasi pasca-bencana.
Rapat evaluasi ini menjadi ruang koordinasi penting antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat ingin memastikan APBD dikelola adaptif terhadap kondisi lapangan, khususnya bagi daerah yang menghadapi bencana alam dan tekanan ekonomi. Kehadiran kepala daerah secara aktif dinilai krusial agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara tepat di daerah masing-masing.
Pemkot Medan Ikuti Rapat Secara Terkoordinasi
Rico Waas mengikuti rapat dari rumah dinas wali kota dengan didampingi jajaran pimpinan perangkat daerah. Kehadiran Sekretaris Daerah, asisten administrasi umum, inspektorat, serta kepala badan pendapatan daerah mencerminkan kesiapan Pemerintah Kota Medan dalam menindaklanjuti arahan pusat secara lintas sektor.
Koordinasi internal ini dinilai penting agar kebijakan fiskal daerah dapat disesuaikan dengan cepat. Dengan melibatkan unsur pengawasan dan pengelola pendapatan, Pemkot Medan dapat menjaga keseimbangan antara percepatan belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Fleksibilitas APBD untuk Penanganan Pasca-Bencana
Dalam arahannya, Mendagri menekankan perlunya fleksibilitas penggunaan APBD, terutama bagi daerah yang terdampak bencana. Ia mendorong pemerintah daerah melakukan pergeseran anggaran sejak awal tahun dengan mengalihkan program yang tidak prioritas untuk membiayai kebutuhan mendesak. Skema Belanja Tidak Terduga menjadi instrumen utama untuk merespons kondisi darurat secara cepat.
Sebagai penguatan regulasi, pemerintah pusat menyiapkan payung hukum berupa surat edaran. Edaran ini akan mengatur perubahan program anggaran tahun berjalan dan penyesuaian APBD di awal tahun sesuai kondisi lapangan, termasuk ketika terjadi kerusakan infrastruktur berskala besar. Langkah ini bertujuan agar daerah tidak ragu mengambil keputusan fiskal yang cepat dan tepat.
Percepatan Belanja untuk Menjaga Ekonomi Daerah
Selain aspek kebencanaan, Mendagri juga meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi pendapatan dan penyerapan belanja. Percepatan ini penting untuk memastikan kewajiban pembayaran kontrak pekerjaan dan gaji pegawai berjalan tepat waktu. Dengan belanja yang terserap optimal, peredaran uang di masyarakat tetap terjaga.
Belanja pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menopang aktivitas ekonomi. Ketika belanja tertahan, dampaknya bisa meluas pada sektor swasta dan rumah tangga. Karena itu, percepatan belanja dinilai sebagai langkah preventif untuk mencegah perlambatan ekonomi di daerah.
Dukungan Teknis dari Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyatakan kesiapan memberikan dukungan teknis. Dukungan ini mencakup pendampingan administratif dan pelaporan bagi daerah yang mengalami kendala. Tujuannya agar hambatan birokrasi tidak menghambat penyaluran anggaran.
Selain pendampingan teknis, pemerintah pusat juga mengupayakan tambahan dukungan anggaran dari pusat maupun provinsi bagi daerah terdampak bencana. Skema bantuan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan tanpa membebani APBD daerah secara berlebihan.
Solidaritas Antardaerah sebagai Solusi Bersama
Dalam konteks pengelolaan fiskal yang lebih luas, Mendagri mendorong solidaritas antardaerah. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat dan simpanan anggaran besar diimbau membantu daerah lain yang mengalami keterbatasan. Bantuan dapat dilakukan melalui mekanisme transfer yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Solidaritas ini dipandang sebagai wujud gotong royong antarwilayah. Ketika satu daerah menghadapi tekanan berat akibat bencana, daerah lain dapat menjadi penopang. Pendekatan ini diharapkan memperkuat ketahanan nasional secara kolektif.
Belanja Pemerintah dan Konsumsi Rumah Tangga
Mendagri menekankan bahwa lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mampu menjaga agar uang beredar di masyarakat. Belanja daerah yang tepat sasaran akan mendorong konsumsi dan menjaga daya beli.
Pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh dua mesin utama, yakni belanja pemerintah dan aktivitas sektor swasta. Ketika belanja daerah berjalan baik, sektor swasta—termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah—akan ikut bergerak. Sinergi ini penting untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.
PAD dan Pemerataan Kesejahteraan
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah disebut sebagai indikator bergeraknya sektor riil di daerah. Namun Mendagri mengingatkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi tidak selalu mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan yang ditopang sektor padat modal belum tentu berdampak luas bagi masyarakat.
Sebaliknya, sektor riil seperti pariwisata, perdagangan, dan UMKM cenderung lebih inklusif. Karena itu, kebijakan belanja daerah diharapkan mampu mendorong sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat luas.
Insentif Fiskal dan Keseimbangan APBD
Menutup arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan insentif fiskal bagi daerah berprestasi dalam pengelolaan APBD. Insentif ini diharapkan menjadi pemicu peningkatan kinerja fiskal dan tata kelola keuangan yang lebih baik.
Kepala daerah juga diimbau menjaga keseimbangan fiskal, menghindari defisit berlebihan maupun penumpukan anggaran. Selain itu, empati sosial dan ketertiban publik tetap perlu dijaga, terutama menjelang momentum besar dan dalam situasi pasca-bencana.
Komitmen Pemkot Medan Menindaklanjuti Arahan
Bagi Pemkot Medan, rapat evaluasi ini menjadi panduan penting dalam menyusun langkah ke depan. Pemerintah kota berkomitmen menindaklanjuti arahan pusat dengan pengelolaan APBD yang adaptif, responsif, dan berpihak pada pemulihan ekonomi serta kesejahteraan warga.
Dengan fleksibilitas anggaran, percepatan belanja, dan semangat solidaritas antardaerah, Pemkot Medan berharap dapat menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung pemulihan pasca-bencana. Langkah ini diharapkan memberi dampak nyata bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Cek Juga Artikel Dari Platform beritagram.web.id