koronovirus.site Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) memperkuat kerja sama digital dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Hukum. Sinergi ini dilakukan untuk mempersiapkan Pelatihan Paralegal Nasional yang akan berlangsung secara daring.
Pelatihan tersebut menjadi bagian dari program peningkatan kapasitas hukum masyarakat di seluruh Indonesia. Karena dilakukan secara jarak jauh, persiapan teknis dan infrastruktur digital menjadi fokus utama koordinasi antara Kanwil dan Pusdatin.
Persiapan Teknis Pelatihan
Dalam pertemuan koordinasi di Pontianak, pihak Kanwil menyampaikan sejumlah kebutuhan teknis, termasuk penyediaan layanan Zoom Meeting untuk ruang kelas virtual. Permintaan itu langsung direspons positif oleh Pusdatin.
Sebagai bentuk dukungan, Pusdatin menyiapkan empat akun Zoom khusus untuk kegiatan pelatihan. Akun tersebut akan digunakan secara bergantian di beberapa sesi pelatihan, sehingga seluruh peserta dari berbagai daerah dapat mengikuti kegiatan tanpa hambatan teknis.
Pengoperasian akun akan dilakukan bersama antara tim Kanwil Kalbar dan tim Pusdatin Kemenkum. Mereka akan mengatur jadwal, membagi sesi, serta mengawasi kehadiran peserta. Rekaman kegiatan juga akan disimpan untuk bahan evaluasi.
Langkah ini menjadi bukti nyata adaptasi Kemenkumham terhadap perkembangan teknologi. Dengan pelatihan digital, seluruh peserta dari daerah terpencil kini dapat berpartisipasi tanpa perlu hadir langsung ke lokasi.
Dukungan dari Kanwil Kalbar
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan apresiasi atas kerja sama tersebut. Ia menyebut koordinasi ini penting untuk memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan efektif.
“Kami mengapresiasi dukungan cepat dari Pusdatin. Sinergi ini sangat penting agar pelatihan paralegal bisa terlaksana secara optimal. Kami siap memaksimalkan fasilitas digital yang sudah disiapkan,” ujarnya.
Jonny menegaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga meningkatkan kompetensi paralegal dalam memberikan layanan hukum yang beretika dan profesional. Dengan dukungan sistem digital, proses belajar akan lebih efisien dan interaktif.
Peran Pusdatin dalam Pelatihan
Pihak Pusdatin memastikan dukungan teknis penuh hingga pelatihan selesai. Mereka menyiapkan sistem pemantauan jaringan, bantuan teknis bagi peserta, serta pengelolaan data kehadiran.
Tahapan berikutnya adalah pengembangan sistem evaluasi daring untuk mengukur efektivitas pelatihan. Peserta akan mengisi formulir umpan balik secara online. Hasilnya digunakan sebagai dasar peningkatan kualitas pelatihan berikutnya.
Menurut Pusdatin, pelatihan ini adalah langkah penting menuju pengelolaan kegiatan hukum berbasis digital. “Kami ingin seluruh proses berjalan transparan dan bisa dipantau real-time,” ujar perwakilan Pusdatin.
Pentingnya Pelatihan Paralegal
Program pelatihan paralegal berperan besar dalam memperkuat sistem bantuan hukum nasional. Paralegal menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi, advokasi, dan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kemenkumham melalui BPHN terus mendorong peningkatan kualitas paralegal agar mampu menghadapi isu hukum modern, termasuk hukum digital, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa berbasis mediasi.
Kalbar menjadi salah satu wilayah yang aktif mendukung program nasional ini. Sebelumnya, daerah ini sukses membentuk kampung sadar hukum dan desa binaan hukum. Kini, pelatihan paralegal digital diharapkan memperluas jangkauan layanan hingga ke tingkat desa.
Transformasi Digital dalam Pelayanan Hukum
Transformasi digital di lingkungan Kemenkumham terus digencarkan. Pelaksanaan pelatihan secara daring membuat prosesnya lebih efisien dan inklusif. Peserta dari daerah jauh dapat mengikuti tanpa biaya transportasi tambahan.
Selain itu, seluruh materi pelatihan disimpan secara digital agar bisa diakses kembali kapan pun dibutuhkan. Sistem ini diharapkan menjadi model pelatihan hukum modern yang mudah diterapkan di berbagai provinsi.
Pemerintah berkomitmen menjadikan inovasi digital sebagai dasar reformasi layanan hukum. Program ini tidak hanya memperkuat sumber daya manusia, tetapi juga membuka jalan menuju layanan hukum yang cepat, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Harapan ke Depan
Sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalbar dan Pusdatin menjadi contoh nyata kolaborasi antarunit dalam memperkuat tata kelola digital. Dengan dukungan teknologi, pelatihan dapat menjangkau lebih banyak peserta dan meningkatkan kualitas layanan hukum di daerah.
Ke depan, pelatihan seperti ini diharapkan menjadi kegiatan rutin nasional. Melalui program berkelanjutan, paralegal akan memiliki pemahaman hukum yang lebih luas dan dapat berperan aktif membantu masyarakat menyelesaikan berbagai permasalahan hukum secara bijak dan manusiawi.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan bahwa Kemenkumham berkomitmen menghadirkan layanan hukum yang modern, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Cek Juga Artikel Dari Platform museros.site